Home PEMILU Pilkada 3 Paslon Pilbub Jayapura Menggugat Hasil PSU Ke MK

3 Paslon Pilbub Jayapura Menggugat Hasil PSU Ke MK

INDONESIADAILYNEWS.CO -

Tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jayapura mengajukan permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada Jayapura di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun tiga paslon tersebut adalah Jansen Monim dan Abdul Rahman Sulaiman (Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017), Godlief Ohee dan Frans Gina (Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017), serta Yann dan Zadrak Afasedanya (Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017).

“KPU Kabupaten Jayapura tampaknya tidak bersifat netral dan memihak Pihak Terkait,” ujar kuasa hukum paslon Jansen-Abdul, Paskalis Letsois di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (26/09/2017).

Paskalis menyebutkan adanya pergantian Ketua KPPS tanggal 22 Agustus 2017 di sembilan TPS sehari sebelum PSU.

“Ini disinyalir untuk kemenangan Paslon Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro,” kata Paskalis.

Paskalis juga berpendapat bahwa PSU pada tanggal 9 Agstus lalu juga bermasalah, karena dari 236 TPS di 17 distrik yang diperintahkan Mahkamah untuk PSU, KPU Jayapura juius athstru menambah jumlah TPS untuk melaksanakan PSU sehingga jumlahnya menjadi 261 TPS.

“Proses PSU juga belum tuntas, masalahnya ada 87 TPS dari 236 TPS yang belum melaksanakan PSU,” kata Paskalis.

Sementara itu paslon Godlief-Frans, menyatakan bahwa paslon Mathius Awowitauw dan Giri Wijiantoro selaku Pihak Terkait, telah melakukan kecurangan yang dibantu oleh KPU Kabupaten Jayapura selaku pihak Termohon.

“Termohon secara sengaja tidak melakukan PSU agar Pihak Terkait menang, dengan langkah ini selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai lebih dari 2 persen,” ujar kuasa hukum Godlief-Frans, Abdul Jabbar.

Sedangkan paslon Yann-Zadrak mempermasalahkan tidak dilakukannya PSU di 87 TPS meski Bawaslu Provinsi Papua sudah mengamanatkan.

Paslon Yann-Zadrak juga menyebutkan bahwa suara Pihak Terkait dari 87 TPS tersebut memakai hasil perhitungan suara terdahulu sebelum PSU.

“Logikanya perkara ini tak dapat dikenakan Pasal 158 UU Pilkada, karena secara prosedur pilkada belumlah tuntas, di mana PSU belum dilaksanakan,” ujar Yann.

Mahkamah Agung berencana memanggil Panwas Jayapura pada persidangan berikutnya, untuk mengkonfirmasi dalil-dalil para Pemohon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nineteen − ten =