Home politik dan hukum Andi Narogong Malu Karena Terus Ditagih Fee Oleh Novanto

Andi Narogong Malu Karena Terus Ditagih Fee Oleh Novanto

INDONESIADAILYNEWS.CO -

Sidang tuntutan terhadap terdakwa kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong membeberkan fakta terkait ketua DPR Setya Novanto. Dalam kronologi pengerjaan proyek senilai Rp. 5,9 triliun, Andi Narogong mengaku malu terhadap Novanto karena tidak memenuhi komitmen fee seperti yang telah dijanjikan.

Pada analisa fakta yang dibacakan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novanto bersikukuh penuntasan komitmen fee terhadap dirinya. Meski pada saat itu, antara Andi dan Anang Sugiana Sudiharjo, berselisih karena Dirut PT Quadra Solution itu tidak mau lagi membayar komitmen fee terhadap Novanto.

“Terdakwa bilang ke Setya Novanto. Setya Novanto enggak mau tahu. Kemudian terdakwa sampaikan ke Sugiharto saya ditagih oleh Pak Setya Novanto, mau ditaruh mana muka saya,” ujar jaksa Abdul Basir saat membacakan berkas Andi, yamg dimuat Kamis (07/12/2017).

“Pada hari yang sama di Senayan, Andi bertemu dengan Anang dan Sugiharto. Tidak diperoleh titik temu, Andi ngadu,” lanjutnya.

“Ya sudah enggak usah sama kamu (urusannya), saya sama Pak Anang saja,” ujar Jaksa saat menirukan bentuk protes Setya Novanto kepada Andi.

Sementara itu, Andi pun mundur dari kegiatan konsorsium. Namun tetap mendapat bayaran dari Johannes Marliem atas Biomorf Lone, sebagai vendor penyedia AFIS yang digunakan pada proyek e-KTP.

Pembayaran tersebut diterima Andi secara bertahap serta menggunakan pihak ketiga sebagai bentuk penyamaran, yakni Muda Ikhsan.

“Kemudian mendapat uang dari Johannes Marliem USD 2,5 juta. Transfer Biomorf melalui Muda Ikshan lewat bank Singapura,” pungkasnya.

Diketahui, dalam persidangan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, nama Andi disebut-sebut sebagai orang dekat Ketua DPR RI, Setya Novanto.

KPK menyebut bahwa Andi dan Novanto bersama-sama mengondisikan proyek pengadaan ktp elektronik, sehingga menimbulkan kerugian negara Rp. 2,3 triliun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 × four =