Home politik dan hukum Gayus Lumbuun Desak Evaluasi Total Lembaga Peradilan

Gayus Lumbuun Desak Evaluasi Total Lembaga Peradilan

INDONESIADAILYNEWS.CO -

Hakim Agung Gayus Lumbuun mendesak adanya perubahan dan evaluasi total dalam lembaga peradilan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh Gayus di Jakarta, Kamis (12/10/2017), saat menanggapi insiden tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Manado dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Harus ada gerakan untuk perbaikan (di lembaga peradilan), karena dalam lima tahun terakhir, terus ada penangkapan, mulai dari jajaran hakim di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan sekretaris Mahkamah Agung pun turut terseret kasus. Ini hal yang luar biasa,” sesal Gayus.

Menurut Gayus, reformasi lembaga kehakiman secara total dapat dilakukan dengan proses evaluasi menyeluruh di seluruh tingkat.

“Caranya, lakukan evaluasi dari PN, PT, dan MA sendiri, serta para pimpinannya. Kita butuh orang-orang baru yang bisa memotivasi bawahannya, karena jika orang baik masih terus masuk ke ember kotor, maka upaya pencegahan dan pembinaan ini akan sia-sia dilakukan,” himbau Gayus.

Ia menambahkan, orang-orang yang membina dan mengawasi lembaga peradilan harus terseleksi dan terevaluasi kredibilitasnya secara berkala.

Dengan begitu, Gayus menegaskan, reformasi menyeluruh hanya akan efektif jika pimpinan sekarang dengan “semangat heroik” demisioner atau mundur sementara dari jabatannya seiring dengan berjalannya proses evaluasi di lembaga peradilan.

“Perubahan dapat berjalan efektif, jika pimpinan sekarang demisioner, diganti oleh pimpinan sementara, bisa dari dalam atau dari kalangan luar, seperti KY (Komisi Yudisial) atau kelompok masyarakat lain. Strategi itu cukup umum dipraktikan,” ujarnya.

Dengan kemungkinan rencananya itu akan mendapat tentangan dari banyak pihak, Gayus menjelaskan, upaya evaluasi secara menyeluruh tetap harus dilakukan.

“Saya sudah menyampaikan rencana (evaluasi) ini ke Presiden (Joko Widodo). Beliau mengatakan, akan menggandeng DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk membahas usulan tersebut,” tambahnya, seraya mengatakan, rencana evaluasi kemungkinan akan ia sampaikan dalam rapat pleno MA di Bandung, pada 12 November mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × four =