Home PEMERINTAH Polri Ajukan 2.6 Triliun Anggaran Densus Tipikor

Polri Ajukan 2.6 Triliun Anggaran Densus Tipikor

INDONESIADAILYNEWS.CO -

Polri mengajukan anggaran kinerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi senilai Rp. 2,6 triliun dan meminta Komisi III DPR mendukung pengajuan anggaran tersebut karena merupakan kebutuhan dalam pembentukan unit khusus tersebut.

“Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung, pada rapat sebelumnya sudah disampaikan, perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi III DPR, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Dia mengatakan Polri juga telah menghitung anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan sistem index dan sistem ad cost, yang merupakan pengkajian yang dilakukan KPK yang bisa diterapkan Densus Tipikor.

Tito menjelaskan anggaran untuk belanja pegawai sebanyak 3.560 personel mencapai Rp. 786 miliar, belanja barang untuk operasional penyelidikan dan penyidikan senilai Rp. 359 miliar.

“Lalu belanja modal sebesar Rp. 1,55 triliun termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan. Karena itu setelah ditotal mencapai Rp. 2,6 triliun,” ujarnya.

Selain itu, Tito juga menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah diantaranya membentuk struktur Densus dan akan dipimpin oleh personel Polri berpangkat inspektur jenderal (irjen) atau bintang dua.

Dia mengatakan akan dibentuk satgas-satgas ipikor kewilayahan yang dibagi menjadi tiga tipe yaitu enam satgas untuk tipe A, 14 satgas tipe B, dan 13 satgas tipe C.

“Kedudukan kepala densus tipikor dibawah langsung Kapolri. Jumlah kebutuhan 3560 personel, ini bisa dipenuhi dari personel yang ada,” katanya.

Tito meminta dukungan Komisi III DPR agar pemerintah mempercepat proses pembentukan densus tipikor termasuk kemungkinan berkirim surat.

Dia mengatakan salah satu kelebihan dari KPK adalah karena penyidik dan penuntut umum bisa berkoordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan dalam penanganan Tipikor.

Karena itu Tito memohon bantuan Komisi III agar ada kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan tentang tim Kejaksaan Agung di Densus Tipikor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 × five =