Home FOTO RESHUFFLE KABINET: Ini Harapan Perbankan Syariah Pada Menkeu Baru

RESHUFFLE KABINET: Ini Harapan Perbankan Syariah Pada Menkeu Baru

RESHUFFLE KABINET: Ini Harapan Perbankan Syariah Pada Menkeu Baru
INDONESIADAILYNEWS.CO -

Jakarta, 29/7/2016, (indonesiadailynews.co) – Sri Mulyani yang didaulat menjadi Menteri Keuangan diharapkan perbankan syariah untuk bisa melanjutkan kebijakan Bambang Brodjonegoro dalam mendukung akselerasi pertumbuhan bank syariah.

Lalu, Bambang yang diberi tugas baru sebagai Kepala Badan Pembangunan Perencananaan Nasional atau Bappenas juga diharapakan dapat merampungkan lebih cepat peraturan presiden (pepres) terkait komiten nasional keuangan syariah (KNKS).

Imam Teguh Saptono, Direktur Utama PT BNI Syariah, mengatakan secara umum reshuffle kabinet kemarin adalah hal yang positif dan wajar. Pasalnya, jika ingin ada perubahan yang signifikan, maka harus ada yang dikembangkan atau diubah.

“Bukan berarti anggota kabinet sekarang lebih baik dari sebelumnya, tetapi reshuffle ini seperti adjustment untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang terus berkembang saat ini,” ujarnya dalam paparan kinerja BNI Syariah pada Kamis (28/7/2016).

Imam melanjutkan perbankan syariah harapannya kepada tim ekonomi Indonesia yang baru bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan Bambang Brodjonegoro, menteri keuangan sebelumnya, terhadap perbankan syariah.

“Beberapa hal yang diharapkan dilanjutkan oleh Sri Mulyani antara lain percepatan perampungan peraturan presiden (perpres) terkait KNKS yang dipimpin langsung oleh Presiden,” lanjutnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi syariah juga harus dapat dukungan dari lintasdepartemen atau kementerian. Misalnya seperti pajak deposito syariah itu sebaiknya diberikan pajak seperti reksadana dan saham.

Untuk merampungkan itu, maka yang berperan bukan Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi ada pada kementrian keuangan. Sleain itu, keberpihakan badan usaha milik negara (BUMN) untuk bank syariah dari segi penempatan dana pun harus berkoordinasi dengan Kementrian BUMN.

Kemudian, terkait sukuk, harapannya pengelolaan surat berharga berbasis syariah itu bisa dilakukan oleh perbankan syariah agar mampu mendorong pertumbuhan pangsa pasar bank syariah yang belum mampu melewati 5%.

Editor : Agustian Hutriady

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one × 2 =